REGISTRASI MITRA BEBASBAYAR
Bonus Deposit Hingga 50% Daftar Gratis Bonus Melimpah

Ahok Berani Mengintimidasi Karena Menilai Kiai Ma'ruf Tak Punya Pengaruh Di NU

Terdakwa kasus penistaan agama Basuki T. Purnama dinilai sengaja memperlakukan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin tidak pantas pada saat persidangan Selasa lalu. Dia sadar memojokkan kiai sepuh tersebut.

"Pemojokan kiai sepuh tersebut seirama dengan pengadilan yang sampai tujuh jam memaksa kiai tersebut di dalam sidang Ahok. Padahal beliau cuma saksi. Maksudnya jelas, untuk menekan psikologis kiai yang telah membuat fatwa yang akhirnya mentersangkakan Ahok," jelas Direktur The Indonesia Reform Institute, Syahrul Effendi Dasopang, (Kamis, 2/2).

"Hitungan mereka adalah, setelah Habib Rizieq, Kiai Ma’ruf Amin harus kena juga. Karena telah menghalangi kemenangan politik mereka," sambung mantan Ketua Umum PB HMI ini menganalisa.



Ahok dan timnya berani berbuat demikian karena mengira Kiai Ma'ruf hanya satu faksi yang tak berpengaruh di tubuh NU. Rais Am PBNU itu diasosiasikan bertentangan dengan faksi Ketua Umum KH. Said Aqil Siroj.

"Jadi jika diambil, hitungan mereka sikap nahdliyyin akan terbelah. Dengan terbelah, mereka mendapat keuntungan ganda. Memecah nahdliyyin sekaligus memamerkan bahwa mereka tak terkalahkan," ungkap Syahrul.

Namun, di luar perkiraan, jangankan terbelah, malah menimbulkan simpati yang luas dan bulat terhadap kiai keturunan ulama besar Nawawi Al-Bantani tersebut. Pemuda NU yang tergabung dalam GP Ansor yang tadinya digambarkan pro Ahok, tiba-tiba ikut mengecam. Bahkan mantan Presiden SBY bereaksi secara terbuka.

"Sadar Ahok makin terpojok dan memperluas barisan musuh baginya, tiada lagi yang dapat dilakukan kecuali minta maaf. Tertulis lagi, supaya terkesan menyesali," tandasnya. [RMOL]

Gus Sholah: Bagi Warga Jakarta yang Memilih Ahok, Pikir Ulang

Geram atas perlakukan Ahok terhadap Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, juga dirasakan oleh KH Sholahudin Wahid, atau yang akrab di sapa Gus Sholah. Dari Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, Gus Sholah mengimbau kepada seluruh warga NU di Jakarta agar mau berpikir ulang untuk memilih Ahok dalam Pilgub DKI mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gus Sholah, saat ditemui wartawan di kediamannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (3/2/2017).

Menurut Gus Sholah, pernyataan Ahok yang menganggap keluarnya Fatwa MUI terkait pelecehan Alquran ada kaitannya dengan pesanan atau tekanan dari pihak tertentu jelas tidak benar.


Sikap Ahok yang sering memunculkan masalah seperti ini, menurut Gus Sholah layak dijadikan dasar pemikiran bagi warga DKI untuk memilih Ahok atau tidak dalam Pilgub DKI mendatang.

“Saya pikir tokoh yang seperti ini yang sering mengeluarkan kalimat yang menimbulkan kegaduhan dan tidak bisa mengendalikan diri. Lantas, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik ke anak-anak bila gubernurnya begitu,” jelas Gus Sholah.

Kepada warga NU yang masih mendukung Ahok, Gus Sholah menganggap hal tersebut adalah hak pribadi, namun Gus Sholah mengimbau mereka agar mau berfikir ulang.

Gus Sholah mengaku juga merasa senang karena KH Ma’ruf Amin telah menyampaikan hasil Muktamar NU tahun 1999 yang melarang warga NU memilih pemimpin non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Bagi Gus Sholah, ini adalah penegasan dari tokoh NU yang sangat bagus dan seharusnya diikuti oleh seluruh warga Nahdiyin.[oke]

34 Pimpinan MUI Tak Rela Ahok Temui Kiai Ma’ruf Amin

Ketua Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhyiddin Junaidi mengungap, pihaknya menolak upaya terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk menemui Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. Penolakan itu setelah aksi Ahok yang dianggap arogan dengan mengancam Kiai Ma’ruf yang bersaksi di persidangan.

“Seluruh pusat 34 provinsi menolak keras upaya rencana Ahok bertemu dengan Ketua Umum MUI, Kiai Ma’ruf Amin,” katanya kepada Okezone, Jumat (3/2/2017).


Penolakan tersebut dikarenakan akhlak Ahok yang dianggap kurang baik, bahkan dianggap dapat menimbulkan kegaduhan dan memecah belah masyarakat.

“Karena sifat Ahok labil, ceroboh dan mulutnya enggak bisa dijaga, sehingga itu membuat kemarahan semua pimpinan MUI bahkan umat Islam se-Indonesia,” tegasnya.

Meskipun marah, Muhyiddin meminta kepada seluruh elemen masyarakat, terutama yang tergabung dalam ormas keagaamaan untuk tetap menjaga diri dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum

“Imbaun meminta kepada semua pihak ormas Islam untuk menjaga diri tidak boleh menjadi hakim sendiri, tidak boleh melawan hukum selalu berkoordinasi dengan pimpinan MUI di manapun berada, merapatkan barisan. Menyeleksi berita ada yang benar atau tidak, kita perlu jernih dan teliti dalam membaca dan memilih (berita), sehingga tidak mudah terprovokasi,” tutupnya. [okz]

Soal Isu Penyadapan, Mahfud: Polisi kalau tidak menindaklanjuti ini, ya tidak benar

Ketua Dewan Penasihat Lembaga Bantuan Hukum PBNU Moh Mahfud MD menilai, kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah melakukan penyadapan. Hal itu dikatakan setelah mendengar suara rekaman pemeriksaan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin dalam sidang penistaan agama, Selasa (31/1).

“Itu dia menyebut jam 10.16, artinya sudah pasti dia menyadap, itu pelanggaran hukum dan dipenjara 10 tahun,” kata Mahfud MD yang menjadi narasumber dalam acara Berita Hari Ini di stasiun TVOne, Rabu (1/2).


Dalam Pasal 47 UU ITE menyatakan, pelanggaran tentang penyadapan diancam hukuman maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta. “Polisi kalau tidak menindaklanjuti ini, ya (sudah) tidak benar,” kata Mahfud.

Mahfud meminta Polri untuk proaktif dalam kasus penyadapan tersebut. Sebab, kasus tersebut tidak membutuhkan aduan dari korban atau pihak yang dirugikan. “Itu bukan delik aduan. (penyadapan) itu melawan negara dan masyarakat Indonesia,” kata Mahfud.



Mahfud menganalogikan seperti rumah yang terbakar. Saat melihat kebakaran, polisi tidak harus menunggu laporan agar memadamkan api. Sama dengan ketika ada orang yang diketahui menyadap, polisi harus langsung menindaknya.

Soal benar dan tidaknya ada percakapan telepon antara Ma’ruf dan mantan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, itu bisa dibuktikan setelah penyelidikan. “Itu tugas polisi menyelidiki itu, kalau tidak terbukti, berarti itu menyebarkan berita bohong,” kata dia. [rol]

SBY: Presiden Jokowi Tolong Jelaskan Siapa yang Menyadap

Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan soal penyadapan yang dialami dirinya.

Menurut SBY, karena pernyataan soal penyadapan itu disampaikan di dalam sebuah persidangan, tentu harus dianggap serius.


Permintaan SBY disampaikan dalam jumpa pers yang sedang berlangsung di Jalan Proklamasi, Rabu (1/2).

“Saya mohon Pak Jokowi berkenan memberi penjelasan transkrip sadapan itu. Siapa yang menyadap. Supaya jelas yang kita cari kebenaran,” ujarnya.

“Ini negara kita sendiri. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, adil dan bertanggung jawab,” sambung pria dari Pacitan itu.

Kata SBY, kalau dirinya yang merupakan mantan presiden dan mendapat pengawalan dari Paspamres bisa dengan mudah disadap, bagaimana dengan warga negara lain, orang biasa dan politisi biasa.

“Kalau itu yang terjadi negara kita menjadi rimba raya. Hukumnya hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah. Padahal seharusnya yang benar menang, yang salah kalah,” demikian SBY. [grc]

Ulil Absar: Saya Harus Terus Terang, Ahok Berbahaya Bagi Hubungan Antar-Agama di Negeri Ini

Menarik. Isi Kultwit Pentolan JIL (Ulil Abshar Abdalla)

1. Saya masih gatel soal penyadapan SBY ini, dan soal tuduhan bhw SBY memesan fatwa dari MUI soal Ahok. Saya tak betah untuk tak ngetwit lg.

2. Bahwa ada pembicaraan per telepon antara SBY dan Kiai Maruf soal kunjungan AHY ke PBNU, benar. Dan tak ada yg salag dg itu.

3. Tetapi bhw SBY memesan fatwa dari MUI soal Ahok, dan ada pembicaraan via telp soal itu, saya yakin tak ada.

4. Apalagi SBY menekan MUI agar menerbitkan fatwa soal Ahok, jelas ndak benar. Yg mungkin “nyetir” MUI bukan SBY, ttp penguasa dong.

5. SBY sekarang bukan penguasa. Dia tak punya kapasitas untuk nyetir MUI. Yg paling mungkin nyetir MUI, kalau mau, ya penguasa skg.


6. Ketika Kiai Maruf menolak adanya pembicaraan dg SBY di pengadilan, yg ditolak adalah adanya telp soal pesanan fatwa.

8. Kalau soal pembicaraan mengenai kinjungan AHY ke PBNU antara SBY dan Kiai Maruf, memang ada. Tp itu non-issue.

9. Jadi, ketika pengacara Ahok menuduh Kiai Maruf berbohong soal adanya pembicaraan dg SBY per telepon, mereka jelas ceroboh dg tuduhan itu.

10. Secara pemikiran, saya berseberangan dg Kiai Maruf, hingga sekarang. Tapi ndak terima kalau dia dituduh bohong oleh pengacara Ahok.

11. Kiai Maruf sama sekali tak bohong dlm hal tak adanya pembicaraan per telepon dg SBY soal permintaan fatwa.

12. Tapi tampaknya pengacara Ahok yakin benar ada bukti bhw SBY memesan fatwa dari MUI soal Ahok. Kita tunggu saja buktinya.

13. Bukti ini perlu digelar secara publik, biar tuduhan Ahokers bhw SBY ada di belik fatwa MUI soal Ahok bisa dikubur. Ini tuduhan bengis!

14. Sekarang saya akan twit soal Ahok. Saya tak pernah ngetwit soal pribadi Ahok selama ini, sampai soal Kiai Maruf ini muncul.

15. Selama ini twit2 saya paling hanya mengkritik Jokowi atau mempromosikan AHY. Tapi mengkritik Ahok, nyaris ndak pernah.

16. Tetapi gara2 kasus Kiai Maruf ini, terpaksa saya bicara terus-terang soal Ahok. Terpaksa, karena kondisi “force majeur”.

17. Tadi siang saya ngetwit bhw Ahok ini “too dangerous to our social fabric.” Saya serius dg twit itu. Tidak main2.

18. Sejak awal hingga sekarang, sikap saya jelas, tanpa tedeng aling2: saya tak anggap Ahok melecehkan agama. Ini sikap saya.

19. Tapi bkn berarti Ahok tak lakukan kesalahan. Dia lakukan blunder politik yg bodoh dg pernyataan2nya yg kurang perlu soal Al Maidah dulu.

20. Sekarang Ahok melakukan blunder lg dg memproduksi kesalahan yg bikin marah segmen umat yg penting, yaitu NU.
21. Saya tahu tak semua warga NU marah dg perlakuan Ahok atas Kiai Maruf. Tapi yg marah, harus diakui, banyak jg. Jangan “denial” dong.

22. Kalau pengurus pusat GP Ansor mengeluarkan pernyataan keras untuk bela Kiai Maruf, ini sudah “wake up call”. Ahok “crossing the line”.

23. Blunder2 Ahok ini menegaskan satu hal: dia tak sensitif terhadap konteks sosial. Insensitivitas dia bisa bahayakan huhungan2 keumatan.

24. Merawat harmoni sosial itu susah. Dan tampaknya Ahok “took this too lightly”. Dia hanya mau jalan dg ego dan arogansinya sendiri.

25. Ahok “complain” karena diperlakukan tak adil oleh FPI. Fair enough. Ini komplain yg “justified”. Saya jg bukan pendukung FPI.

26. Tp yg saya sayangkan: jika Ahok tahu berhadapan dg kelompok spt FPI, kenapa dia bikin pernyataan2 yg justru bisa “membunuh”-nya sendiri?

27. Sekarang Ahok tak saja membuka front dg FPI, tetapi dg umat NU. Maunya apa orang ini? Mau merusak hubungan sosial dan keumatan?

28. Kalau Anda seorang pemikir bebas di kampus, boleh lah bikin statemen yg kontroversial soal agama. Tapi kalau pejabat publik kayak Ahok?

29. Ahok jangan niru2 Gus Dur, ikut2an mau bikin statemen yg kontroversial soal agama. Ndak maqam-nya. Harus tahu diri.

30. Kalau anda pejabat publik, anda harus hati2 ketika berhadapan dg isu2 sosial yg potensial membangkitkan kemarahan orang banyak.

31. Kalau anda sembrono sbg pejabat publik dg berceloteh seenaknya, ya anda harus siap menghadapi resikonya. Jangan salahkan umat/rakyat.

33. Membela Ahok dg argumen pluralisme dan kebhinnekaan dlm situasi dan konteks spt ini, jelas “completely misplaced”!

34. Saya justru berpendapat, Ahok tampaknya tak peduli dg kebhinnekaan. Dia hanya peduli dg egonya sendiri.

35. Jika Ahok peduli dg kebhinnekaan, dia tak akan berlaku kasar pada Kiai Maruf. Sbb ini potensial bikin marah warga nahdliyyin.

36. NU itu ormas yg selama ini paling “friendly” pada Ahok. Nahdliyyin yg dukung Ahok jg banyak. Kok bisa Ahok berlaku kasar pada tokohnya?

37. Insentisitivitas Ahok pada konteks sosial sudah sampai pada derajat yg “intolerable”. We cannot afford having him as governor anymore!

38. Membiarkan Ahok pada posisi publik yg penting spt gubernur jelas tak bisa dibenarkan. Membahayakan kehidupan sosial.

39. Tak pernah saya seterus terang ini. Tapi saya harus mengatakannya: Ahok berbahaya bagi hubungan antar-agama di negeri ini.

40. Sikap2 sosial Ahok sama sekali tak kondusif dan “kompatibel” dg tujuan bersama untuk merawat harmoni sosial. Sekian. [GRC]

BIN Sebar Klarifikasi, Isu Penyadapan Tanggung Jawab Ahok

Badan Intelijen Negara menyampaikan keterangan tertulis mengenai isu penyadapan percakapan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin, yang diungkap Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukumnya dalam sidang penodaan agama.

Keterangan resmi yang dipublikasikan oleh Deputi VI BIN, Kamis 2 Februari 2017 itu dibenarkan Direktur Informasi Media Badan Intelijen Negara, Dawan, saat dikonfirmasi VIVA.co.id. “Silakan diangkat,” kata Dawan.


Dalam keterangannya, BIN menegaskan informasi penyadapan itu bukan berasal dari BIN. Selain itu juga disampaikan, bahwa informasi adanya penyadapan, menjadi tanggung jawab Ahok dan kuasa hukumnya. Ini karena Ahok dan kuasa hukumnya tidak menyebutkan secara tegas apakah komunikasi itu dalam bentuk verbal secara langsung ataukan percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

Berikut keterangan BIN terkait isu penyadapan SBY dan KH Ma’ruf Amin.

Badan Intelijen Negara

Deputi VI

Rilis Berita Tentang Isu Penyadapan

Menyikapi beredarnya isu penyadapan yang mengaitkan dengan institusi BIN, perlu didampaikan penjelasan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan sdr. Basuki Tjahaja Purnama dana penasihat hukumnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 terkait adanya informasi tentang komunikasi antara KH Ma’ruf Amin dengan Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tidak disebutkan secara tegas apakah apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

2. Informasi tersebut menjadi tanggung jawab sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum yang telah disampaikan kepada majelis hakim dalam proses persidangan tersebut.

3. Bahwa sdr. Basuki Tjahaja Purnama sudah menyampaikan permohonan maaf kepada KH Ma’ruf Amin dan sudah diterima serta dimaafkan oleh KH Ma’ruf Amin.

Sdr. Basuki Tjahaja Purnama juga telah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan berita yang bersumber dari media online liputan6.com edisi tanggal 7 Oktober 2016.

4. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI.

5. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu.

6. Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara Ketua MUI dengan Bapak DR. H Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASi TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN.

TTD

Deputi VI – BIN [nvc]
 
Daftar Gratis Bonus Melimpah